//
you're reading...
macem - macem

oligarki parpol di indonesia , apaan tuu..


OLIGARKI PARTAI DAN KANDIDAT PRESIDEN 2014

Posted on 13/07/2012 by FS Swantoro

Mekanisme yang cenderung oligarkis masih mendominasi proses penetapan kandidat presiden dalam pemilihan presiden 2014. Oligarki partai itu sekarang ini semakin kuat mencengkeram perpolitikan Indonesia. Kondisi itu membuat partai kehilangan orientasi perjuangan dan hanya menjadi ladang mencari kekuasaan belaka.

Semua itu terjadi pada proses rekrutmen kandidat presiden dan wakil presiden 2014. Sekarang pengelolaan partai sudah seperti perusahaan. Pemilik modal yang berkuasa akan menentukan arah kebijakannya. Ini tentu berbahaya di tengah kian kuatnya posisi parpol dalam sistem demokrasi Indonesia.

Indikasi oligarki parpol dalam rekrutmen kandidat melalui proses yang sangat tertutup tak akan melibatkan kader partai secara luas. Hanya beberapa elite partai yang dilibatkan dalam penentuan seorang menjadi kandidat. Sikap tertutup itu meminjam ungkapan Iberamsjah (2012) sudah membudaya di kalangan elite partai, sehingga setiap kader partai hanya menurut dalam mengawal kebijakan. Padahal tradisi penentuan kandidat yang tertutup itu berpotensi mengekang partisipasi publik. Sebagian besar kader partai di tingkat akar rumput hanya dijadikan objek mendukung putusan oligarkis, tanpa memiliki hak suara.

Kewenangan partai politik di negeri ini sungguh sangat kuat. Hampir semua jabatan publik harus beli tiket atau sewa kendaraan dari partai politik. Karena itu, politik di Indonesia sekarang adalah politik partai-partai. Semua harus lewat partai politik. Kalau sistem rekrutmen pimpinan nasional masih dikendalikan partai secara oligarkis maka sendi-sendi bernegara akan rusak dan menabrak konstitusi. Karena, berpolitik itu seharusnya dalam rangka bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi.

Sekarang kehidupan partai tanah air terjebak dalam sistem oligarki dimana kebijakan dan kepemimpinan ditentukan elite yang berkuasa. Partai politik dikontrol oleh kartel oligarki sehingga sulit keluar dari jebakan kekuasaan. Beberapa partai dikuasai kartel oligarki. Dengan demikian, partai masih mewarisi model politik Orde Baru yang terjebak dalam lingkaran setan kartel politik. Kartel itu, mengatur bagaimana politik berproses, hingga lengsernya Soeharto tak memperlihatkan adanya perubahan secara signifikan.

Demokrasi di tanah air pasca lengsernya Soeharto telah dibajak para saudagar. Mereka disebut oligarki dan para oligarki berubah wujud menjadi kartel karena sesudah 1998 peran partai menguat (Boni Hargens : 2012). Sehingga penentuan calon pemimpin di partai oleh orang yang sama karena faktor kekayaan dan keturunan membuat partai terjebak dalam praktik oligarki. Dari sisi demokrasi, hal itu tentu sebuah kemunduran.

Kalau kita lihat para kandidat Presiden yang akan maju pada Pilpres 2014, umumnya dari pimpinan partai, seperti Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P, Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar, Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembinan Partai Gerindra, Wiranto Ketua Umum Hanura, dan Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanmat Nasional untuk sekedar contoh. Partai-partai politik tidak mau mengambil tokoh dari luar partai. Seperti contoh Sultan HB X yang menjelang Pilpres 2009 adalah tokoh yang sangat popular waktu itu, tetapi Partai Golkar tidak mau mencalonkannya dan lebih memilih Jusuf Kalla, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Begitu pula, sekarang ini misalnya Mahfud MD termasuk satu diantara tokoh yang cemerlang, dikenal bersih, jujur, tegas, dan berani. Tetapi karena tidak punya partai dan bukan pengusaha atau orang yang banyak uang, maka sulit dicalonkan sebagai Pilpres 2014.

Contoh di atas, menunjukkan betapa oligarkinya partai-partai politik sekarang ini. Oleh sebab itu, sekarang sulit mencari tokoh alternatif dan apalagi dari kalangan kaum muda untuk maju dalam Pilpres 2014, selama dia tidak dicalonkan oleh partai atau gabungan partai-partai politik. Jangan harap, kalau bukan ketua umum partai atau ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasehat partai akan sulit menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Model yang seperti itu yang masih berlangsung hingga sekarang, akan membuat sulit kandidat presiden di luar nama yang sudah disebutkan di atas.

Model oligarki partai seperti digambarkan di atas sungguh merugikan pembangunan demokrasi di tanah air, dan karena itu harus didobrak. Karena Republik ini tak akan pernah punya pemimpin nasional yang benar-benar pilihan rakyat, selama oligarki partai masih mendominasi perpolitikan di Indonesia.

Sindonews.com – Aktivis senior yang tergabung dalam alumni Kelompok Cipayung menyerukan agar oligarki partai politik (parpol) dalam segala sendi kebangsaan harus didobrak. Sebab, oligarki tersebut telah mengarahkan Indonesia untuk dibajak para cukong.

“Selama 14 tahun reformasi, kita terjebak dalam pragmatisme politik dan ternyata parpol hanya menumbuhkan oligarki saja.Elite politik hanya menyelamatkan koalisi, diri sendiri, dan golongan daripada menyelamatkan bangsa,” ungkap Ketua Alumni GMNI Riad Oscha Chalik dalam diskusi “Menuju Indonesia yang Dicitacitakan, Menyongsong Kebangkitan Nasional” di Gedung KAHMI,Jakarta,kemarin.

Diskusi tersebut dihadiri para tokoh Kelompok Cipayung seperti Hadir Noermansyah Tandjung (KAHMI), Rekson Silaban (GMKI), Effendy Choirie (PMII),dan Hermawi F Taslim (PMKRI).

Riad mengatakan, perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada pragmatisme sehingga pemimpin baru lahir melalui rahim politik pragmatis yang menyesatkan. “Mengutip Bung Hatta bahwa abad ini sudah akan berlalu, tapi belum lahir pemimpin dan sistem baru.

Kaum muda kini lebih pragmatis.Karena itu,kami alumni Kelompok Cipayung akan konsisten berada di garda depan melawan mainstream politik pragmatis,”tandasnya. Sekjen KAHMI Noermansyah Tanjung mengatakan, pihaknya menggelar forum untuk mencari jawaban atas kegelisahan karena ada ketidakjelasan terhadap arah demokrasi politik di Indonesia.

Karena itu, alumni Kelompok Cipayung ini bertemu untuk merespons berbagai soal yang dihadapi bangsa dan memberikan kontribusi pemikiran bagi Indonesia yang dicita-citakan. “Kegiatan ini menjadi momentum menyongsong Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Sebab, sejak 1908 sampai sekarang, belum kita rasakan sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan mandiri.

Kelompok Cipayung ingin membenahi kondisi bangsa ini. Kita bingung mulai dari mana, eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti itu,”ujarnya. Sekjen PB Ikatan Keluarga Alumni PMII Effendy Choirie mengatakan, oligarki parpol sudah mengarahkan bangsa pada kehancuran.Jika ini tidak segera dihentikan, semua sendi bangsa akan dikuasai oleh dua tipikal penguasa,yakni para pemilik modal dan cukongcukong serta para pekerja politik yang hanya dibayar untuk melakukan manuver.

Karena itu, tak ada lagi pilihan kecuali melakukan gerakan reformasi kedua, yakni mendobrak oligarki politik.Hal ini harus dilakukan melalui pemaksaan agar dibuka keran munculnya calon pemimpin tanpa harus melalui parpol.“Siapa pun tokoh yang bagus dan memenuhi kapasitas sebagai pemimpin, kalau tidak masuk atau lewat parpol, maka tidak akan dianggap,”ungkapnya. (wbs)

Kaderisasi Vs Oligarki Parpol
Selasa, 8 Mei 2012 01:19 wita
Oleh: M Ilham A Hamudy 
 
Meski pemilu presiden masih dua tahun lagi, sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang menimang-nimang bakal calon presidennya (capres).
 
Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, sudah menyebutkan ketua umumnya, Hatta Radjasa, sebagai capres pada pemilu 2014. Begitu juga Partai Hanura yang mengusung ketua umumnya, Wiranto. Partai Golkar pun tidak ketinggalan. Meski awalnya akan memutuskan capres pada 2013, Partai Golkar mempercepat penetapan Aburizal Bakrie sebagai capres tunggal Partai Golkar pada Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Juli 2012 nanti.
 
Fenomena ini sejatinya menandakan ketidakberesan kaderisasi di parpol. Seakan-akan tidak ada kader lain dalam parpol yang mumpuni selain ketua umum. Padahal, sosok ketua umum parpol tidak seharusnya otomatis menjadi capres. 
 
Di Amerika Serikat, capres tidak pernah berasal dari ketua umum Partai Republik atau Partai Demokrat. Mereka sudah punya pola yang ajeg, hampir semua capres AS adalah mantan senator atau pun anggota legislatif. Di republik kita, posisi capres seolah-olah menjadi jatah khusus ketua umum parpol.
 
Sebagai pilar demokrasi, parpol harusnya bisa memainkan fungsi sebagai pabrik penghasil pemimpin nasional berkualitas dan berkarakter. Namun kenyataannya, fungsi kaderisasi pemimpin di parpol disumbat oleh budaya patronase dan oligarki. 
 
Akibatnya, parpol selalu gelagapan ketika dituntut melahirkan capres berkualitas yang lahir dari sistem kaderisasi. Bakal capres yang muncul hanyalah figur-figur usang atau figur karbitan. Sebaliknya, figur berkualitas gagal muncul karena terhalang sistem internal (oligarki) yang ada di hampir seluruh parpol.
 
Konvensi 
 
Mestinya, untuk menetapkan seorang capres, parpol menyelenggarakan konvensi terlebih dahulu. Konvensi dirasa lebih adil buat semua pihak. Pasalnya, konvensi betujuan menjaring kader-kader terbaik parpol untuk bersaing secara sehat memperebutkan tiket pemimpin nasional secara demokratis. 
 
Konvensi secara objektif pasti mampu menjaring figur-figur yang betul-betul memiliki kapasitas dan integritas. Konvensi juga mendidik kompetisi yang sehat, mengurangi intrik konspirasi, dan bagian dari politik kader.
 
Untuk itu, konvensi yang demokratis dan transparan perlu dilakukan dengan didahului pemilu pendahuluan di lingkup internal parpol. Tujuannya, mengurangi potensi politik uang, sekaligus memutuskan rantai oligarki elit parpol. Oleh karenanya, perlu dibuka kesempatan yang sama kepada kader untuk mendaftarkan diri menjadi bakal capres. 
 
Kader dan anggota sebagai pemilik “saham” terbesar parpol harus dilibatkan dalam konvensi. Bahkan, komposisi dan proporsi suara kader dan anggota semestinya lebih dominan ketimbang elit parpol.
 
Caranya, pada tingkat desa/kelurahan, para anggota parpol memilih calon. Kemudian, calon terpilih ini diajukan kepada pengurus tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, para perwakilan desa/kelurahan melakukan pemilihan calon berdasarkan aspirasi anggota parpol di desa/kelurahan masing-masing. 
 
Lalu, hasilnya, pengurus  kabupaten/kota mengajukan 2-3 calon ke pusat. Pada tingkat pusat, ditetapkan 2-3 calon. Selanjutnya, diadakan pemilihan oleh para delegasi kabupaten/kota. Calon dengan pemilih terbanyak ditetapkan sebagai bakal capres.
 
Dengan begitu, konvensi capres pada gilirannya menguntungkan konstituen dan menyehatkan demokrasi. Seleksi capres melalui konvensi juga memiliki efek positif bagi parpol. Paling tidak, ada tiga keuntungan elektoral konvensi capres bagi parpol. 
 
Pertama, konvensi berpotensi mendongkrak citra parpol sebagai partai modern, demokratis, dan aspiratif. Hal ini sekaligus akan menjadi program pencitraan media secara gratis dan efektif, karena konvensi akan menyedot liputan media dan perhatian publik.
 
Kedua, menggairahkan seluruh infrastruktur dan jaringan parpol. Konvensi akan menggerakkan seluruh pengurus dan kader parpol untuk turun ke daerah. Hal ini tentu berdampak positif bagi dinamisasi dan efektivitas kinerja elektoral parpol pada saat pemilu legislatif maupun pemilu presiden. 
 
Ketiga, berpotensi meningkatkan soliditas internal parpol. Sebab, konvensi merupakan bentuk pelembagaan faksionalisme dan konflik internal. Karena itu, persaingan sehat dan terbuka justru perlu dilembagakan dalam konvensi capres.
 
Utopia 
 
Tetapi, mekanisme konvensi itu agaknya hanya utopia bagi pelembagaan demokrasi parpol di Indonesia, setidaknya sampai Pemilu 2014 nanti. Sebab, mekanisme oligarkis masih mendominasi proses penetapan capres. Oligarki internal parpol saat ini kian menggurita. Hanya beberapa elite parpol yang dilibatkan dalam penentuan kandidat. Para kader hanya boleh menurut dan kebagian tugas untuk mengawal kebijakan tersebut.
 
Sebagian besar kader parpol, terutama di tingkat bawah, hanya menjadi objek yang dikerahkan untuk mendukung keputusan oligarkis. Parpol sudah kehilangan orientasi perjuangan, bahkan hanya menjadi ladang mencari kekuasaan dan kekayaan. Kalau sistem di parpol masih oligarkis, sementara jabatan publik seperti capres, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif maju melalui parpol, sendi-sendi berbangsa dan bernegara bakal rusak satu demi satu.
 
Kunci utama untuk membuang tradisi oligarki partai, di samping konvensi, adalah dengan membentuk basis kaderisasi yang mengakar hingga satuan masyarakat desa dan RT/RW. Kader potensial di daerah harus dimunculkan dan diberi ruang ekspresi yang luas.
 
Pada saat bersamaan, partai juga harus terus membangun kekuatan berbasis gagasan, ide, serta idealisme untuk menangkal pragmatisme. Skema pembiayaan partai pun harus terhimpun dari iuran anggota tanpa mengandalkan kekuatan dana tokoh tertentu.
 
Penulis, pegawai BPP Kementerian Dalam Negeri
About these ads

About 3setiyanto

Lahir di lereng lawu, Dekat kebun Teh dan Kopi tapi barubelajar cara menikmati Teh dan Kopi

Diskusi

Belum ada komentar.

tinggalkan pesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: