//
home

Latest Post

Sunan BONANG… Makdum Ibrahim

SUNAN BONANG DAN AJARAN TASAWUFNYA Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Januari 16, 2014 in Irfan Prof. Dr. Abdul Hadi W. M.  Di antara teks-teks Islam tarawal dalam sejarah sastra Jawa terdapat untaian puisi-puisi mistikal (suluk) karya Sunan Bonang, seorang wali sufi terkemuka di pulau Jawa yang tinggal di Tuban, Jawa Timur. Selain sejumlah suluk, Sunan Bonang juga meninggalkan … Baca lebih lanjut

headixx

  • TEMPO.CO, Jakarta - Pengurangan kuota impor daging sapi membuat kinerja perusahaan importir dan distributor anjlok. Karena kekurangan pasokan, banyak perusahaan importir daging yang gulung tikar dan perusahaan distributor memangkas karyawan untuk mengurangi beban operasi mereka.Menurut Ketua Asosiasi Distributor Daging Indonesia Suhardjito, dari 26 perusahaan importir, lebih dari separuhnya saat ini sudah menghentikan operasi. Selain itu, sebanyak 15 ribu karyawan dari perusahaan distributor daging sudah dirumahkan. "Karena pasokan dagingnya kosong, mereka tidak bisa bekerja," kata dia kepada Tempo, Minggu 6 Mei 2012.Suhardjito mencontohkan, salah satu perusahaan distributor yang biasa memasok 35 ton daging impor per hari untuk restoran dan hotel kini hanya bisa memasok 2 ton. Akibatnya, perusahaan itu terpaksa menutup sebagian cabangnya.Data ADDI menyebutkan, saat ini, ada 17 ribu perusahaan dan 130 ribu karyawan yang bergerak dalam bisnis distribusi daging. Dalam sebulan, perusahaan-perusahaan ini amat bergantung pada pasokan 6.442 ton daging impor. "Semuanya tergantung pasokan impor karena tak ada jatah distribusi daging lokal," ujarnya.Masalah yang mendera bisnis impor dan distribusi daging sapi ini berawal dari kebijakan Kementerian Pertanian yang tak menambah kuota impor sapi bakalan dan daging beku pada tahun ini. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, tahun ini, pemerintah hanya mengizinkan impor 283 ribu ekor sapi bakalan dan 34 ribu ton daging beku. Angka ini berkurang dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 90 ribu ton daging sapi beku dan 600 ribu ekor sapi bakalan.Suswono menilai kuota ini mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang hari raya semester kedua mendatang. "Pasokan dalam negeri masih memungkinkan untuk menutup kekurangan pasokan," kata dia dalam konferensi pers 1 Mei lalu.BERNADETTE CHRISTINA | ROSALINAJakarta (ANTARA) - Pengusaha yang tergabung dalam Komite Daging Sapi Jakarta Raya meminta pemerintah untuk memberikan tambahan kuota impor daging sapi hingga mencapai 50 ribu ton dengan alasan saat ini terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di pasaran. Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang di Jakarta, Selasa menyatakan, kuota daging impor nasional 2012 yang ditetapkan sebesar 34.000 ton untuk DKI Jakarta saja tidak akan cukup. "Untuk 34.000 ton kuota daging impor 2012 tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan DKI Jakarta, belum Jakarta Raya," katanya ketika melakukan pembahasan dengan Menteri Pertanian Suswono. Dengan kuota sebesar 34.000 ton tersebut, harus dibagi per semester, yakni untuk semester I sebesar 22.200 ton dan semester II sebesar 13.800 ton. "Apalagi karena kelangkaan dan harga daging yang sudah tidak normal maka pemerintah memajukan sisa kuota dari semester II sebesar 5.600 ton, dengan demikian sisa kuota semester II untuk enam bulan ke depan hanya 8.200 ton," katanya. Dengan sisa 8.200 ton tersebut bisa dipastikan daging sapi impor tidak akan cukup karena akan memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru serta masa turis asing masuk ke Indonesia. Dengan kondisi tersebut, menurut dia, pasokan daging sapi di Jakarta dan sekitarnya terancam kosong menjelang Puasa dan Lebaran. Pada periode itu permintaan akan daging sapi sangat tinggi, sementara pasokan daging impor kuotanya terbatas. "Bisa dipastikan dengan sisa kuota impor daging sapi tersebut, bulan puasa saja daging impor akan kosong di pasaran," kata katanya. Menurut dia, seharusnya DKI Jakarta mempunyai kuota khusus daging sapi impor, karena Jakarta 100 persen kebutuhan daging sapinya dipasok dari impor dan supplai luar Jakarta. Sementara itu Menteri Pertanian Suswono menyatakan, kuota impor daging bukan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, namun Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurut dia, pengimporan daging sapi hanya akan dilakukan untuk menutup kekurangan kebutuhan dalam negeri. Namun demikian, terkait dengan permintaan pengusaha daging tersebut, Mentan menyatakan pihaknya akan membentuk tim yang melibatkan pelaku usaha guna melakukan penghitungan ulang secara cermat kebutuhan daging. Pada kesempatan itu Suswono menyatakan, saat ini peternak sapi di dalam negeri sedang menikmati harga ternak yang sedang membaik yakni antara RP27.000-Rp28.000/kg hidup dari sebelumnya RP22.000-Rp24.000/kg hidup. "Kalau ada impor harus benar-benar untuk pasar khusus jangan sampai masuk ke pasar becek sehingga menekan harga daging lokal, yang akhirnya menekan harga ternak petani juga," katanya.(ar)Pemerintah Percaya Diri Turunkan Impor Daging Sapi 2013Selasa, 23 Oktober 2012, 12:34 WIB Komentar : 0  REUTERSDaging sapi impor (ilustrasi)A+ | Reset | A-REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kuota impor daging sapi pada 2013 diperkirakan menurun dibandingkan kuota 2012.  Hitungan itu disampaikan Direktur Peternakan dan Kesahan hewan Kementrian Pertanian, Syukur Iwantoro, di Jakarta, Selasa (23/10).Sebagai gambaran, kuota impor pada 2012 mencapai 20 persen dari kebutuhan nasional sedangkan kuota impor pada 2013 diperkirakan mencapai 14 persen.  Syukur menyebut perkiraan itu merupakan hasil kajian supply and demand daging sapi nasional.  "Keputusannya pada rapat koordinasi terbatas di menko (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)," ujar Syukur kepada wartawan seusai acara Pelepasan Tim Pemantau Pelaksanaan Pemotongan Hewan Qurban 1433 H/2012 di Kantor Kementerian Pertanian, Selasa (23/10).  Oleh karena itu, impor daging sapi diperkirakan akan mencapai 74 ribu hingga 75 ribu ton dengan 60 persen berupa sapi bakalan dan 40 persen berupa daging beku.  Syukur juga menyebut kebutuhan nasional daging sapi pada 2013 mencapai 500 ribu ton.  Jumlah itu merupakan hasil perhitungan dari jumlah penduduk Indonesia dipadukan dengan konsumsi rata-rata daging sapi yang mencapai 2,2 kg per kapita.  "Ada peningkatan dari berbagai hal seperti ketersediaan daging, kebutuhan maupun populasi sapi," kata Syukur.Reporter : Muhammad IqbalRedaktur : Ajeng Ritzki PitakasariCelah Kebijakan Impor Daging SapiSelasa, 5 Februari 2013 | 05:15 WIB Dibaca: 11023Komentar: 17|Share: KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi: Pedagang daging sapiKasus dugaan korupsi dalam pemberian kuota impor daging sapi mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ahmad Fathanah dengan barang bukti Rp 1 miliar. Kasus ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan karena diduga melibatkan presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq.Luthfi yang juga anggota Komisi I DPR diduga menggunakan pengaruhnya dalam penentuan kebijakan di Kementerian Pertanian terkait pemberian kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. Menteri Pertanian Suswono serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Syukur Iwantoro menepis tudingan itu. Menurut mereka, penentuan kuota impor daging sapi dilakukan transparan. Tidak ada yang bisa memengaruhinya. Sistem pengurusan rekomendasi dan izin impor sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya intervensi dalam penentuan rekomendasi.Bagaimana sistem dibangun, dan di mana saja celahnya?  Sebelum lahir Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kewenangan pemberian perizinan impor daging sapi sepenuhnya ada di tangan Kementan. Mulai dari seleksi administrasi, syarat teknis, hingga pemberian rekomendasi sekaligus izin impornya.Ketika itu, berbagai praktik penyimpangan terjadi, tetapi tak sampai heboh. Kasus manipulasi surat izin impor juga beberapa kali terjadi. Misalnya, dalam catatan Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, saat ini ada selisih data impor daging di Kementan dan Bea dan Cukai mencapai 20.000 ton.Setelah ada perubahan, mekanisme pengurusan izin impor menjadi seperti saat ini. Pengusaha yang mau mengimpor harus memenuhi syarat administratif dan teknis perusahaan serta mendapatkan penetapan sebagai importir terdaftar (IT) di Kemendag. Pada tahap ini muncul peluang terjadinya manipulasi oleh para pelaksana teknis di lapangan. Upaya mempersulit juga terjadi.Agar bisa mengimpor daging, pengusaha harus punya izin impor. Untuk itu, mereka terlebih dulu harus mengantongi rekomendasi izin impor (rekomendasi persetujuan pemasukan/RPP). Importir harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Seleksi administrasi di sini juga memberi peluang adanya penyimpangan, meski nilainya tidak besar.Sambil semua itu berjalan, pemerintah dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Menko Perekonomian yang dihadiri Kementan, Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan asosiasi menetapkan besaran kuota impor daging sapi secara nasional. Tentunya setelah mempertimbangkan produksi dalam negeri dan kebutuhan.Ditetapkan kuota impor daging sapi secara nasional, kemudian harus diturunkan per perusahaan. Ini dilakukan pada Rapat Tim Teknis lintas sektoral, terdiri dari Kementan, Kemendag, dan Kemenperin.Dalam dua tahun belakangan ini, 2011 dan 2012, diskusi seperti ini tidak terjadi lagi dalam Rapat Tim Teknis penentuan rekomendasi kuota impor per perusahaan. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan dan bahkan sanggup membuktikan di KPK bahwa tabel alokasi kuota rekomendasi impor per perusahaan sudah disiapkan terlebih dulu oleh pihak Kementan. Kemendag tak bisa menolak karena kewenangan atas RPP ada di Kementan.Dalam proses pemberian rekomendasi kuota oleh Kementan inilah, ada celah yang memungkinkan terjadinya intervensi. Untuk pemberian izin impor tahun 2013, pembagian alokasi rekomendasi izin impor dilakukan 3 Desember 2012.Celah lain yang berpotensi memicu penyalahgunaan, menurut Asosiasi Pengusaha Importir Daging Sapi, adalah dengan menambah banyak jumlah importir, khususnya importir fasilitas. Dengan begitu, persaingan kian ketat dan peluang terjadinya praktik suap terbuka.Dalam proses pemberian komisi/fee, importir tentu tidak akan gegabah. Pemberian fee terkait RPP paling aman setelah mereka mengantongi izin impor dari Kemendag. Penerbitan izin impor hanya butuh lima hari setelah RPP diterima.Dengan ketatnya persaingan global dan tuntutan daya saing tinggi, kasus dugaan korupsi daging jelas mengganggu daya saing industri lokal. Konsumen juga dirugikan. (HERMAS E PRABOWO) Sumber :Kompas CetakEditor :Laksono Hari W

Blog Stats

  • 464,219 hits

my facebook

terbanyak dibaca

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.