//
you're reading...
Ekonomi Politik

Memahami Krisis Keuangan Dan Mencari Solusi bagi Negara, by om Dahlan Iskan


RANGKAIAN TULISAN DAHLAN ISKAN DALAM KUNJUNGAN PRESIDEN KE BEBERAPA NEGARA

Dahlan Iskan : Mau Jatuh Cepat-Cepat atau Pelan-Pelan? (2)

Syukur, Rumor Buruk Itu Teratasi

Ketika pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di bandara khusus Air Force Base, Washington DC, kabut tipis menyelimuti udara tengah malam waktu setempat. Suhu udara memang hanya 11 derajat Celsius, tapi tidak terasa terlalu dingin karena tidak ada angin.

Tampak tiga pesawat Brazil sudah parkir berjajar, pertanda rombongan dari Brazil sangat besar. Kelihatan juga dua pesawat jumbo 747 Jepang. Ini pertanda bukan saja rombongannya juga besar, melainkan perjalanan Tokyo-Washington dilakukan secara nonstop. Itu berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya naik Airbus 330 yang jangkauan terbangnya lebih terbatas. Harus berhenti dua kali: Bandara Tokyo dan San Fransisco.

Tapi, berhenti di Tokyo ada baiknya juga. Presiden SBY bisa punya waktu memonitor perkembangan di dalam negeri. Terutama karena saat meninggalkan Jakarta, Kamis siang, rumor buruk sedang menimpa beberapa bank nasional. Rumor yang menimpa bank selalu saja berbahaya. Bisa membuat panik masyarakat yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan rush. Kalau saja rush itu terjadi, bank yang sehat pun bisa menjadi tidak sehat.

Saat berhenti 1,5 jam di Tokyo, waktu presiden habis untuk melakukan monitoring dan memberikan arahan. Presiden bicara dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, gubernur Bank Indonesia, dan menteri keuangan yang sedang berada di Amerika. Ketika sembilan jam kemudian presiden mendarat di San Fransisco, monitoring kembali dilakukan. Presiden lega bahwa rumor yang menimpa bank nasional tidak berlanjut.

Mensesneg Hatta Rajasa yang juga berada di dalam rombongan langsung menghubungi gubernur Bank Indonesia. Hasilnya juga melegakan seluruh rombongan: Bank Century (yang mengalami gagal kliring pada Kamis, 13/11, Red) teratasi sehingga tidak mengakibatkan keadaan yang memburuk.

Seluruh kepala negara yang besok berkumpul di Washington tentu tidak tenang. Masing-masing meninggalkan negaranya dalam keadaan waswas. Tapi, mereka harus bertemu segera untuk mencari jalan keluar mengatasi krisis global. Memang masih terjadi beda pendapat di antara kepala negara. Amerika tetap menginginkan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah. Eropa, yang dipromotori Inggris, memilih negara harus turun tangan. Prancis, bahkan lebih keras agar jangan lagi hanya bertumpu ke dolar. Gara-gara semua diacu ke dolar AS, maka begitu ada masalah di AS, seluruh negara ikut terkena.

Tapi, ide Prancis itu juga tidak akan gampang dilaksanakan. Sistem akuntansi global sekarang ini hanya mengakui neraca keuangan yang dibuat dalam dolar AS. Ini terjadi sejak 1935, ketika emas langsung dikaitkan dengan dolar AS. Lantas lebih kukuh lagi pada 1971, ketika harga minyak mentah juga hanya diperdagangkan dalam mata uang dolar AS. Kalau saja ada negara yang menggunakan acuan bukan dolar AS, dia akan langsung mengalami kesulitan dalam praktik akuntansinya.

Bahasa akuntansi tentu tidak sama dengan bahasa retorika politik. Mudah bikin keputusan apa pun, tapi kalau pelaksanaannya sulit diaplikasikan dalam akuntansi, tetaplah tidak bisa dijalankan.

Lihatlah, misalnya, keputusan pemerintah AS yang telah setuju menyuntikkan dana USD 700 miliar. Bagi orang politik, keputusan itu akan dianggap sudah cukup. Lalu, kalau uangnya sudah cair, persoalan dianggap akan selesai. Tapi, praktiknya ternyata tetap sulit. Perusahaan yang akan menerima uang dianggap langsung senang. Krisis dianggap akan langsung selesai.

Praktiknya tidak akan begitu. Ketika uang sebesar gajah bengkak itu akan dicairkan, timbul pertanyaan, justru dari perusahaan yang akan menerima uang: uang apa ini? Dalam akutansi, semua uang harus jelas kelaminnya: modal, utang, hibah, atau apa? Dalam akutansi, tidak boleh ada uang yang jenis kelaminnya bencong.

Dari situlah, lantas terjadi perdebatan. Kalau statusnya modal, maka harus modal preferen. Bukan modal biasa. Sebab, perusahaan yang diberi uang itu pada dasarnya sudah tidak ada harganya. Artinya, modal itu harus bersyarat. Misalnya, selama lima tahun manajemennya tidak boleh mendapatkan bonus. Selama lima tahun tidak boleh bagi dividen. Lima tahun berikutnya hanya pemegang saham pemerintah yang boleh dapat dividen. Dan, syarat-syarat lain yang banyak-sedikitnya disesuaikan dengan besar kecilnya dana yang akan dimasukkan.

Melihat syarat itu, banyak perusahaan calon penerima uang keberatan. Mungkin, bagi dia, lebih baik menyatakan diri bankrut. Akibatnya, pemerintah ikut susah karena perekonomian akan semakin ambruk.

Bagaimana kalau dianggap utang saja? Secara akutansi, itu juga sulit. Kalau utang, harus ada bunga. Kalau tidak, tidak sah. Pajak akan mempertanyakan. Kalau dianggap utang, juga harus jelas batas waktunya. Masak utang tanpa batas waktu. Tidak bisa diterima. Bagaimana menghitung biaya uangnya?

Secara akuntansi, kerumitan masih banyak. Karena itu, krisis ini juga tidak gampang diselesaikan. Kalau toh seluruh kepala negara menyepakati satu langskah tertentu pun, pelaksanaannya juga akan ruwet. Karena itu, Presiden SBY selalu menekankan, di samping berharap secara internasional, tetap saja di dalam negeri sendiri yang harus mati-matian mempertahankan perekonomian negara.

Soal akuntansi memang akan menjadi fokus berikutnya. Apalagi ini menjelang tutup tahun. Semua perusahaan sudah harus menutup laporan keuangannya. Salah satu kesulitan terbesar lagi adalah: bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkena krisis tersebut menutup bukunya akhir Desember nanti. Terutama kalau prinsip akuntansi “mark to market (MTM) harus dijalankan. Bisa dibayangkan, bagaimana perusahaan yang harga sahamnya tinggal 5 persen harus menutup buku laporan keuangannya nanti.

Mark to market adalah prinsip akutansi yang harus mencatat nilai perusahaan sesuai dengan harga pasar saat itu. Tentu banyak perusahaan yang tiba-tiba saja nilai kekayaannya sudah tidak cukup untuk membayar utangnya. Tanpa ada krisis pun, selama ini, ada kecenderungan perusahaan “menggoreng” saham di akhir tahun. Tujuannya, ketika tutup buku, nilai kekayaan perusahaannya bisa dibukukan lebih tinggi. Terutama perusahaan yang utangnya sangat besar. Maksudnya, agar “rapor” perbandingan antara utang dan kekayaan masih dalam posisi ideal. Dengan krisis sekarang ini, pasti goreng-menggoreng tidak akan bisa dilakukan. Apinya tidak ada lagi.

Perusahaan yang baik harus punya utang. Perusahaan yang tidak punya utang dianggap kurang baik. Tidak bisa memanfaatkan dana pihak ketiga untuk meraih kemajuan yang lebih besar. Juga kurang baik dalam menyusun perencanaan pajaknya karena uang untuk membayar bunga adalah biaya yang bisa mengurangi pajak penghasilan.

Tapi, utang terlalu besar juga tidak baik karena perusahaan bisa terancam tidak mampu membayar bunga/pokok. Akibatnya bisa panjang. Bunga itu terus berbunga: tidak mengenal musim hujan atau musim kemarau. Bahkan, ketika hari minggu pun, bunga terus berjalan. Kalau itu yang terjadi, nilai utangnya sudah lebih besar daripada kekayaannya. Sebutan untuk perusahaan seperti itu hanya satu: bangkrut!

Karena itu, perusahaan yang baik selalu menjaga jumlah utangnya paling tinggi 2:1. Artinya, kalau kekayaannya Rp 1 triliun, paling banyak hanya boleh berutang Rp 2 triliun. Tentu, yang paling ideal adalah kalau utangnya sedikit lebih kecil daripada kekayaannya. Jika kekayaannya Rp 1 triliun, kalau bisa utangnya cukup Rp 800 miliar saja. Perbandingannya masih kurang dari 1:1.

Besarnya kekayaan sebuah perusahaan bisa dilihat dari harga saham dikalikan jumlah saham. Contohnya Jawa Pos (ini hanya untuk memudahkan pengertian dan agar tidak perlu mengambil contoh perusahaan lain yang mungkin kurang berkenan): jumlah saham Jawa Pos, misalnya, 200.000.000 lembar. Harga per lembar sahamnya (karena Jawa Pos belum go public, maka saya saja yang menetapkan harga sahamnya), katakanlah, Rp 10.000/lembar. Maka, nilai kekayaan Jawa Pos adalah Rp 2 triliun. Utangnya, katakanlah, Rp 500 miliar.

Tiba-tiba harga saham Jawa Pos merosot menjadi tinggal Rp 1.000/lembar. Itu berarti nilai kekayaan Jawa Pos tinggal (200.000.000 lembar x Rp 1.000) Rp 200 miliar. Utangnya tentu tidak ikut merosot alias tetap Rp 500 miliar. Perusahaan seperti ini langsung dikatakan bangkrut.

Dengan adanya krisis ini, terlalu banyak perusahaan yang kekayaannya tiba-tiba merosot drastis. Banyak perusahaan yang dalam satu malam kehilangan separo kekayaannya. Hilang begitu saja. Kalau dicuri, jelas siapa pencuri yang tiba-tiba kaya. Kalau ditipu, jelas siapa yang menipu dan di mana uang hasil tipuan itu dia simpan. Kalau hilang di meja judi, jelas siapa bandar yang merampok uangnya itu. Tapi, dalam krisis ini, kekayaan melayang begitu saja. Seperi parfum Channel 5 yang tutupnya terbuka.

Salah satu yang paling dramatis adalah yang menimpa Zhang Yin, wanita terkaya di seluruh Tiongkok. Kekayaan perusahaannya, pabrik kertas terbesar di dunia, tiba-tiba saja zoooom, turun dari USD 3,6 triliun menjadi tinggal USD 265 miliar. Kekayaannya tinggal 10 persen dari puncak kejayaannya. (Lihat seri selanjutnya tulisan ini).

Semua perusahaan yang kekayaannya tiba-tiba zooom seperti itu, pasti ratio utangnya menjadi amat jelek. Bukan lagi 2:1, tapi bisa-bisa sudah banyak yang 3:1. Perusahaan seperti itulah yang tentu diancam disita oleh kreditornya. Tentu masih ada harapan. Harapan yang terbesar adalah harga sahamnya tiba-tiba naik. Karena itu, banyak perusahaan seperti itu selalu mengolor waktu setiap diajak berunding oleh kreditornya. Bahasa Inggris menggambarkannya dengan lebih baik: buying time. Membeli waktu. Dalam keadaan seperti itu, nilai waktu satu hari bisa triliunan. Tentu dengan harapan kian hari harga saham kian baik sehingga posisi tawar-menawarnya dengan pemberi utang berubah.

Misalnya, Anda telanjur menyerahkan kekayaan Anda kepada pemberi utang berdasar harga saham Rp 1.000/lembar. Tiba-tiba seminggu lagi harga saham itu sudah Rp 2.000/lembar. Dalam kasus Zhang Yin atau juga Grup Bakrie, selisih Rp 1.000/lembar itu bisa bernilai sampai Rp 20 triliun. Alangkah menyesalnya Anda bila kemudian tahu bahwa kalau saja perundingan bisa diolor satu minggu lagi, maka Anda bisa menyelamatkan uang Rp 20 triliun!

Tentu, itu kalau nasibnya baik. Kalau nasib lagi jelek, menunggu satu minggu itu bisa berarti menunggu kejatuhan harga saham berikutnya. Yang semula berharap bisa menyelamatkan Rp 20 triliun bisa-bisa kehilangan tambahan Rp 10 triliun. Saat-saat kapan membuat keputusan seperti itulah yang tidak ada sekolahnya. Bisa saja yang semula dimaksudkan buying time menjadi selling time! Misalnya yang dialami Larry Yeung, orang terkaya nomor 9 di Tiongkok yang menunggu naiknya kurs dolar Australia. Dia bermaksud buying time, tapi menghasilkan bencana besar karena kurs dolar Australia yang dia tunggu selama enam minggu ternyata masih juga terus merosot. Dia kehilangan kekayaan yang fantastis jumlahnya.

Maka, saya bisa bayangkan betapa sibuknya para akuntan di masa krisis ini, khususnya menghadapi tutup buku akhir Desember depan. Akuntan, di samping lawyer, adalah profesi yang akan sangat diperlukan hari-hari ini. Akuntan juga yang dulu mengesahkan CDS, STO, dan sebangsanya yang mengakibatkan keruwetan krisis saat ini. Maka, akuntan juga yang kini harus membereskan segala keruwetan itu bagaimana menatanya di buku laporan keuangan.

Tentu, harus dicari cara bagaimana MTM bisa dilaksanakan tanpa mengakibatkan keruwetan baru. Yakni keruwetan berupa terlalu banyaknya perusahaan (termasuk yang sudah terlanjur dibeli pemerintah Amerika, Inggris, dan lain-lain) yang nilai kekayaannya minus. Atau, sebaliknya, bagaimana mencatat bonds (obligasi atau surat utang) yang nilainya tinggal 50 persen. Sebab, bisa jadi, bonds yang demikian menimbulkan laba, yang meski fatamorgana, tapi sangat diperlukan saat ini.

Ataukah harus memindahkan kerugian menjadi investasi jangka panjang (100 tahun? Ha… ha… ha…).

Bagaimana melaksanakan prinsip MTM di saat seperti sekarang ini, bisa jadi, juga memerlukan fatwa dari seluruh kepala negara di dunia. Saya sempat menyesal mengapa selama ini hanya mengurus perusahaan dengan sistem akuntansi yang sederhana. Kalau saja saya ikut yang ruwet-ruwet seperti itu, mungkin saya bisa lebih kaya. Atau, saya sudah ikut bangkrut. Hidup ternyata adalah keruwetan! (*)

II

Dahlan Iskan : Negara Berkembang yang Tak Boleh Cengeng
Dari Pertemuan Puncak Washington DC

PETA utama dari 20 negara yang diikutkan dalam pertemuan puncak di Washington tadi malam terbagi dalam tiga kategori: Amerika Serikat sebagai penyebab, Eropa sebagai korban, dan negara-negara berkembang yang ikut terseret.

Maka ketika Amerika Serikat mengajak 20 negara (mewakili 90 persen kekuatan ekonomi dunia) untuk bersama-sama mengatasi krisis ini, bisakah mereka kompak? Inilah yang ditunggu masyarakat dunia dari apa yang akan mereka rumuskan yang pagi ini (WIB) diumumkan.

Eropa, terutama Prancis, sikapnya jelas: seperti hendak menghukum AS. Tentu dengan cara Eropa yang dibungkus dengan nada yang dewasa. Intinya, Eropa menghendaki disusunnya satu aturan yang amat ketat untuk perdagangan derivatif, hedge funds, dan bursa saham. Itu untuk mengendalikan keserakahan, karena tidak adanya aturan yang cukup dan lemahnya pengawasan selama ini.

Negara, menurut aspirasi dari Eropa ini, harus mengambil peran penting di dalamnya. Eropa menghendaki dibangunnya arsitektur baru keuangan dunia. Eropa bersikap seperti itu karena dana Eropa memang terlalu besar yang masuk dalam mesin derivatif di AS dan kini nilainya tinggal rata-rata kurang dari sepertiganya.

Amerika Serikat, sebagaimana tecermin dalam sikap Presiden Bush, tidak ingin negara masuk terlalu jauh. Dia tetap menghendaki peran negara sekecil mungkin. Kongres AS sendiri, sekarang sedang melakukan dengar pendapat dengan berbagai kalangan bursa, hedge funds, dan pasar modal untuk menilai kembali di mana letak kelemahan selama ini.

Meski dua pihak ini berbeda pendapat, semua tahu bahwa akibat krisis terbesar sepanjang abad ini, bagi mereka berdua hanyalah satu: resesi. Tidak bisa lebih makmur dari sekarang, atau kalaupun turun, berkurangnya sedikit. Dan, bagi mereka keadaan ini sudah membuat amat menderita.

Bagaimana posisi negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Brazil? Juga Tiongkok?

Gambarannya kira-kira begini: marah tapi harus ditahan, gondok tapi tidak boleh jatuh ke pesimistis, menangis tapi tidak boleh cengeng, dan berharap tapi tidak boleh sampai mengemis. Ditambah: harus ikut mencarikan jalan keluar (karena punya pengalaman krisis 1997) tapi tidak boleh terasa menggurui, dan mengkritik tapi tidak boleh memusuhi. Gambaran posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang lebih juga seperti itu.

Itu antara lain juga sudah tecermin dalam pidato Presiden SBY sehari sebelumnya di forum Indonesia-Amerika yang dihadiri tokoh-tokoh Amerika yang peduli pada hubungan baik antara kedua negara. Sebuah pidato dalam bahasa Inggris yang sangat memikat karena -berbeda dengan pidatonya di dalam negeri- disampaikan dengan gaya Amerika. Tetap dibuka dengan kata “assalamualaikum”, tapi segera disusul dengan guyon-guyon khas Amerika.

Negara berkembang sendiri tentu dibagi dua. Kelompok satu adalah: negara yang selama ini bekerja keras untuk meraih kemajuan, bersungguh-sungguh dalam membangun, disiplin dalam menerapkan prinsip keuangan, dan selalu menunjukkan hasil yang nyata. Indonesia, Brazil, dan India masuk dalam kategori ini. Inilah negara-negara yang seharusnya tidak boleh ikut terseret menjadi korban krisis global. Karena itu, tiga negara ini diikutkan dalam pertemuan puncak tersebut. Seharusnya memang ada perlakuan khusus bagi negara berkembang seperti itu. India, Indonesia, dan Brazil adalah negara-negara miskin dengan penduduk besar yang selama ini sudah bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Kalau negara-negara seperti ini juga jadi korban, tingkat pembelaannya harus lebih nyata.

Berbeda, misalnya, dengan negara berkembang yang dia sendiri memang tidak pernah menunjukkan keinginan untuk menjadi lebih baik.

Presiden Brazil Luis Inacio da Silva kelihatan sekali sikapnya yang mirip Indonesia. Bahwa terasa sedikit lebih keras memang wajar karena kemajuan Brazil dalam 10 tahun terakhir luar biasa. Masak satu negara miskin yang sedang bergairah-gairahnya membangun harus tumbang begitu saja oleh kesalahan orang lain.

Brazil di bawah Lula (begitu panggilannya, yang artinya “cumi-cumi”) memang menunjukkan stabilitas petumbuhan yang nyata. Cadangan devisanya sudah mencapai USD 200 miliar. Kini harus dikurangi USD 50 miliar untuk mengatasi krisis tahap awal. Kapitalisasi pasar modalnya yang sudah hampir USD 2 triliun merosot tinggal USD 572 miliar. Pertumbuhan ekonominya yang selama bertahun-tahun ini pernah sampai 9 persen, terancam merosot menjadi kurang dari 3 persen. Kelas menengahnya yang sudah mencapai 52 persen, sebagian terancam kembali menjadi miskin. Penduduk miskin di pinggiran kota terbesar Sao Paolo (baca: San Paolo) yang selama ini terkenal miskinnya, sebenarnya sudah mulai punya usaha kecil-kecilan, kini bisa sirna kembali. Brazil memang pantas marah, menangis, dan merengek. Hasilnya AS membantu jaminan USD 30 miliar.

India tentu lebih berat karena sumber daya alamnya tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Sampai hari ini belum ada komitmen dari mana pun untuk India. AS tentu lebih mementingkan membantu Singapura yang jadi kakinya di kawasan ini dengan jaminan USD 20 miliar.

Indonesia yang sudah sempat bangga punya cadangan devisa terbesar dalam sejarah, USD 70 miliar, kini kembali tinggal USD 50 miliaran. Pertumbuhan ekonomi harus dikoreksi ulang. Indonesia yang tahun ini berhasil kembali swasembada beras dan jagung, harus terpukul di harga komoditas perkebunan seperti sawit, kakao, dan karet. Tapi, komitmen dana dari sejumlah lembaga internasional sudah didapat. Setidaknya sudah USD 5 miliar dari Bank Dunia. Posisi Indonesia jauh lebih baik karena tatanan keuangannya sudah benar dan memiliki sumber daya alam yang sangat bervariasi. Yang diperlukan Indonesia tinggal bagaimana bisa selamat dalam masa sulit selama setidaknya dua tahun ini.

Karena itu, sebagaimana saya kemukakan di beberapa tulisan saya yang lalu, para pengusaha pun perlu tidak berkedip selama 24 jam sepanjang dua tahun ini. Masing-masing harus mengendalikan layang-layang perusahaannya untuk menjaga agar tidak kehilangan angin. Sekali lagi, layang-layang itu jangan sampai ditinggal -ke kamar kecil sekali pun!

Lho, kok saya malah ikut ke Washington?

TERAKHIR

Dahlan Iskan : Obama Siap Gelontor Dana Krisis ala RRT

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan tiba di Brasilia, ibu kota Brazil, pada pukul 03.00 kemarin. Menjelang subuh itu, Dahlan Iskan yang terus menyertai rombongan presiden, menulis bagian akhir dari masalah krisis ekonomi global yang dilihatnya setelah pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington DC.

BARACK Obama terpilih, krisis tidak mereda. Pertemuan puncak 20 kepala negara (90 persen kekuatan ekonomi dunia) selesai, krisis tetap memburuk. Semua negara sudah membuat langkah untuk mengatasinya, krisis terus berlanjut.

Lalu apa maunya?

Jelaslah bahwa persoalannya bukan sekadar kepanikan yang disusul hilangnya rasa percaya diri. Dengan kata lain, persoalannya memang pada fundamen ekonomi yang sangat rapuh.

Memang masih ada satu momentum lagi yang ditunggu: dilantiknya Obama menjadi presiden ke-44 AS pada 20 Januari tahun depan. Antusiasme masyarakat untuk melihat pelantikan itu memang luar biasa. Pertanda masih ada “pengharapan”. Kursi untuk umum yang hanya disediakan 300 buah, jelas tidak memadai. Yang antre mendaftar sudah lebih dari 100.000 orang. Terpaksa akan diundi. Yang tidak beruntung bisa hadir bersama penggembira umum dengan cara berdiri di taman luas yang disebut Washington Mall. Diperkirakan lebih satu juta orang -yang berarti memecahkan rekor- akan memenuhi taman itu.

Maka bisa dibayangkan betapa kecewanya rakyat AS kalau ternyata paket yang akan diberikan Obama kepada rakyatnya yang sedang krisis tidak memadai. Sampai sekarang belum terungkap paket seperti apa yang disiapkan pemerintahan baru. Namun, kalau apa yang dijanjikan dalam kampanye bisa dipakai untuk dasar perkiraan, kelihatannya Obama akan terus menggelontorkan uang untuk meningkatkan daya beli rakyatnya: pajak kelas menengah dipotong, biaya pendidikan diperbesar, anggaran kesehatan dinaikkan, industri-industri yang penting bagi AS seperti industri mobil akan digerojok uang negara. Pemda-pemda yang kini juga kesulitan anggaran akan dibantu.

Itu berarti Obama akan terus meningkatkan utang, dengan cara mengeluarkan obligasi negara. Padahal, kini utang negara sudah mencapai USD 52 triliun. Kalau semua gambaran di atas terjadi, berarti akan ada tambahan utang sampai USD 1,5 triliun. Angka ini diambil berdasarkan besaran “uang krisis” yang dianggarkan Tiongkok sebesar hampir USD 600 miliar. Artinya, kalau Tiongkok saja bisa menyediakan “dana krisis” 20 persen dari GDP-nya, Obama minimal harus juga menganggarkan “dana krisis” 20 persen dari GDP (produk domestik bruto) AS.

Tiongkok memang jadi buah bibir di seluruh dunia. Kemampuannya menyediakan “dana krisis” membuat sebagian ahli di AS minta agar cara itu ditiru AS. Tentu juga ada yang menentang. Misalnya, yang beranggapan bahwa problem yang dihadapi AS tidak akan sebesar yang ditanggung Tiongkok. Di Tiongkok, krisis ini memang bisa berakibat fatal: bertambahnya angka kemiskinan masal. Sedangkan di AS, maksimal hanya akan membuat resesi ekonomi. Artinya, tidak ada lagi orang yang mampu membeli mobil, TV, kulkas, anjing, atau ranjang. Tapi, karena umumnya orang AS sudah punya semua yang disebut itu, apa yang dirisaukan? Toh mobil yang ada masih bisa dipakai selama tiga tahun lagi, sampai resesi selesai. Dan mobil itu, untuk ukuran kita, sampai 10 tahun lagi pun masih membanggakan untuk dipakai.

Resesi itulah yang akan diatasi di AS. Caranya, itu tadi, terus menggelontorkan uang negara kepada lapisan masyarakat yang terkena.

Orang awam tentu akan bertanya: dalam keadaan uang langka seperti sekarang, apakah masih ada orang yang mau memberi utang pada Obama -dengan cara membeli obligasi negara? Bukankah negara seperti Indonesia mencari utang satu persen (dari GDP) saja mengalami kesulitan?

Untuk urusan utang seperti itu AS tidak akan pernah mengalami kesulitan. Obligasi negara terus laku dijual.

Pertama, dolar AS menjadi mata uang dunia. Yakni, sejak perdagangan emas dunia dinyatakan dalam dolar AS pada 1930-an, disusul keputusan bahwa perdangan minyak juga dinyatakan dalam dolar AS pada 1971.

Kedua, aset AS luar biasa besar. Aset seperti itu yang belum dimiliki negara seperti Indonesia. Ibarat perusahaan, negara mestinya juga punya neraca laba rugi. Dalam neraca itu juga harus terlihat berapa sebenarnya aset negara. Misalnya, batu bara yang tiap hari dikeruk dalam jumlah jutaan ton itu. Sebenarnya hak milik siapa? Mengapa cadangan batu bara se-Indonesia tidak bisa diakui sebagai kekayaan negara? Demikian juga emas, minyak, nikel, dan seterusnya? Mengapa semua itu tidak masuk dalam neraca keuangan negara, sehingga terlihatlah Indonesia sebagai negara kaya yang kalau pinjam uang, ada yang dijaminkan?

Pemerintah yang sekarang memang mulai melangkah ke sana. Untuk kali pertama pemerintah membentuk dirjen kekayaan negara. Yakni, sejak Dr Sri Mulyani Indrawati menjabat menteri keuangan. Pemerintah-pemerintah yang lalu belum ada pemikiran ke arah sana. Namun, pekerjaan ini juga memerlukan waktu lama. Bisa-bisa perlu waktu 5-6 tahun lagi.

Masih ada beberapa hambatan. Secara teknis, penyertifikatan aset-aset negara memerlukan biaya besar -meski sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang. Bukankah Badan Pertanahan Negara juga milik negara? Lalu, kalau aset itu harus diapraisal untuk mendapatkan nilai pasar yang sebenarnya, juga harus membayar pajak yang besar. Ini pun sama: negara membayar pajak kepada negara. Kenapa tidak tukar-menukar angka saja.

Namun, secara mendasar juga masih ada hambatan. Misalnya, pasal 33 UUD yang berlaku sampai sekarang masih membuat keraguan. Harus ada tafsir resmi mengenai sumber daya alam yang di pasal itu disebut “dikuasai” oleh “negara”. Harus jelas apa yang dimaksud “dikuasai” dan siapa yang disebut “negara”. Harus dijelaskan secara hukum bahwa yang dimaksud “dikuasai” adalah “dimiliki”. Sedang yang dimaksud “negara” adalah siapa: perusahaan negara? Instansi? Dan seterusnya.

Politisi di parlemen tentu tidak memahami mengapa harus dijelaskan seperti itu. Tapi, bagi orang akuntansi, itu sangatlah penting. Untuk bisa membukukan kekayaan itu dalam neraca negara, harus ada landasan hukumnya. Kalau, sudah jelas bahwa seluruh batu bara, emas, minyak, nikel, dan seterusnya itu milik negara, tinggal diapraisal berapa harga semua itu. Lalu, akuntan punya dasar untuk membukukan angka tersebut ke dalam neraca. Kalau tidak, tidak akan bisa kekayaan itu secara resmi diakui sebagai kekayaan negara.

Di masa lalu, mungkin memang tidak ada keinginan memperjelas semua itu. Dengan tidak jelas, bukankah bisa ditafsirkan sesuai keinginan penguasanya?

Di Amerika Serikat, semuanya jelas. Karena itu, perhitungan keuangannya juga jelas. Bahkan, dengan kekuasaan Amerika seperti sekarang, kalaupun tidak ada yang membeli obligasi negara, bukankah masih bisa mencetak uang? Bagi negara seperti Indonesia, mencetak uang (menambah peredaran uang baru tanpa menarik uang lama) sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan inflasi. Tapi bagi AS? Dengan posisi sebagai mata uang dunia? Yang peredaran dolarnya di luar negeri lebih besar dari di dalam negeri? Kalau toh terjadi inflasi, dampak di dalam negerinya lebih kecil daripada di luar negeri. Apalagi, kata “mencetak” dolar di sini tidak harus dalam pengertian benar-benar mencetak uang. Bukankah semua itu, kini, hanya angka-angka digital? Yang bertambah adalah angka dan yang berkurang juga angka?

Tentu yang demikian tidak fair sama sekali bagi negara di seluruh dunia. Tapi, mau berbuat apa?

Memang Eropa sudah melangkah dengan menciptakan uang bersama yang disebut euro. Tapi, itu masih belum bisa menggantikan dolar. Kelak, barangkali, kalau Tiongkok sudah benar-benar menjadi superpower, Asia bisa menciptakan mata uang sendiri, Yuan Tiongkok, sebagai alat pembayaran internasional. Dengan demikian, di dunia akan ada tiga mata uang yang sejajar: dolar AS, euro, dan yuan.

Mungkin kita masih akan bisa melihat zaman itu: 50 tahun lagi. (habis)

About 3setiyanto

Lahir di lereng lawu, Dekat kebun Teh dan Kopi tapi barubelajar cara menikmati Teh dan Kopi

Diskusi

One thought on “Memahami Krisis Keuangan Dan Mencari Solusi bagi Negara, by om Dahlan Iskan

  1. Good articles

    Posted by murid | November 24, 2008, 3:48 pm

tinggalkan pesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 475,480 hits

my facebook

terbanyak dibaca

%d blogger menyukai ini: