//
you're reading...
macem - macem

KUMPULAN KISAH KASUS BANK CENTURY


laporan audit investigasi yang disampaikan BPK ke DPR tidak benar.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap sejumlah hal, antara lain adanya penarikan dana oleh pihak terkait, yang seharusnya tidak boleh, sewaktu Century berada dalam pengawasan khusus BI; pengubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang syarat rasio kecukupan modal (CAR) bank yang bisa mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP); ketidaktahuan BI atas sejumlah risiko yang akhirnya membuat biaya penyelamatan Bank Century membengkak.

Budi membantah bahwa BI mengubah PBI agar bisa memberikan FPJP kepada Bank Century yang berdasarkan neraca per 30 September 2008 memiliki CAR 2,35 persen.

Menurut dia, rencana pengubahan PBI sudah lama diputuskan, jauh sebelum Century kesulitan likuiditas dan meminta FPJP. Pengubahan PBI dilakukan agar perbankan, yang saat itu tengah didera krisis likuiditas, lebih leluasa mengajukan FPJP.

”Kebetulan saja begitu PBI-nya keluar, Bank Century mengajukan permintaan FPJP,” kata Budi Rochadi.

PBI itu mengubah syarat CAR bank mendapatkan FPJP dari minimal 8 persen menjadi minimal 0 persen.

Budi juga membantah bahwa BI tidak mengetahui potensi risiko kerugian Century sebelum rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 yang memutuskan kebutuhan dana talangan penyelamatan Century.

Kebutuhan likuiditas

Sebelum pertemuan KSSK, BI telah menghitung bahwa dana yang dibutuhkan Century untuk tambahan modal sebesar Rp 1,7 triliun. Dana tersebut terdiri atas Rp 632 miliar untuk menaikkan CAR hingga 8 persen berdasarkan neraca per 31 Oktober 2008 dan sekitar Rp 1,07 triliun untuk pencadangan akibat pemburukan aset yang terjadi selama periode 1-20 November 2008.

Angka Rp 1,07 triliun didasarkan atas hasil pemeriksaan BI yang masih berlangsung dan belum dikonfirmasi ke Bank Century. BI juga menginformasikan bahwa kebutuhan likuiditas bank Century dalam 3 bulan ke depan mencapai Rp 4,79 triliun. Jadi, total kebutuhan dana yang awalnya diusulkan BI sekitar Rp 6,6 triliun.

Namun, KSSK akhirnya memutuskan kebutuhan dana hanya sebesar Rp 632 miliar.

Mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie mendesak BPK mempertajam fokus audit investigasinya terhadap aliran dana, baik sebelum maupun setelah Bank Century berada dalam pengawasan khusus BI.

Selain itu, BPK juga diminta untuk mengarahkan audit investigasinya terhadap penggunaan dana yang sudah dikucurkan oleh BI melalui FPJP dan penyertaan modal sementara Bank Century.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, Maruarar Sirait, mengatakan, laporan BPK menunjukkan bahwa pengawasan BI lemah. ”Karena itu, harus dipikirkan langkah apa yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut,” katanya.

Ia mengusulkan dua hal yang perlu dilakukan ke depan. Pertama, Gubernur BI haruslah figur yang benar-benar paham soal pengawasan perbankan. Kalau perlu, kata dia, berasal dari para bankir profesional. Kedua, perlunya dibentuk segera otoritas jasa keuangan. (FAJ/HAR)

Written by Redaksi Web
Monday, 07 September 2009 09:48
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pemerintah mempunyai kepentingan untuk menyelamatkan Bank Century pada saat kondisi perbankan Indonesia dan dunia mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global.

“Paling tidak dalam lima tahun mendatang, bila dikelola dengan manajemen yang baik, Bank Century ada potensi untuk dijual,” ujar Sri Mulyani yang juga Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK) di London, Jumat malam.

Menkeu Sri Mulyani berada di London untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri keuangan G20 yang bersidang di London selama dua hari (Jumat dan Sabtu).

Menkeu menjelaskan, keputusan menyelamatkan Bank Century pada 21 November 2008 pada saat kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis ekonomi global, tidak bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini.

“Dengan meminimalkan ongkosnya dan dikelola oleh manajemen yang baik maka Bank Century punya potensi untuk bisa dijual dengan harga yang baik,” ujarnya.

Menurut Menkeu, keputusan KSSK pada saat itu adalah bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari tahun 1988.

Ia menambahkan, biaya untuk menyelamatkan Bank Century tidak sebesar kerugian kalau bank tersebut dibiarkan mati, sehingga keputusan untuk menyelamatkan Bank Century yang dipilih.

Pada perhitungan saat itu, penyelamatan Bank Century memakan biaya 683 miliar rupiah, sedangkan apabila dibiarkan mati, paling tidak pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari lima triliun rupiah.

Ia mengemukakan, sebuah bank akan tetap beroperasi bila mempunyai ratio kecukupan modal (CAR-capital adequacy ratio) sebesar delapan persen. Karena itu, Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menyuntikkan modal agar syarat CAR minimum bisa terpenuhi dan bank ini tetap operasinal.

“Hal itu yang menyebabkan hingga sekarang ini, pemerintah lewat LPS menyuntikan dana segar hingga Rp6,76 triliun rupiah,” ujarnya.

Menkeu tidak melihat kucuran dana pemerintah itu akan bertambah seperti yang dikuatirkan banyak orang, karena kondisi Bank Century saat ini sudah mulai membaik.

Ia berharap, opini dan komentar yang meluas di masyarakat tidak membuat Bank Century mendapat tekanan baru.

Perlu Non Aktif

Sementara itu, kalangan DPR mendesak masalah kasus Bank Century tidak hanya dilihat dari sisi kacamata hukum saja melainkan harus ada upaya politik di antaranya dengan mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di-non aktifkan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Natsir Mansyur dalam acara konfrensi pers di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (6/9).

“Jadi kalau politik, kami minta Sri Mulyani di non aktifkan. Wajar lah agar pemerintah tidak dapat tekanan,” serunya.

Natsir mengatakan. hal ini tidak terlepas dari posisi Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan para anggotanya termasuk gubernur BI dan LPS.

“Tentunya mereka yang mengambil kebijakan ini harus bertanggung jawab,” katanya.

Natsir menambahkan masalah hukum ini berawal sejak Bank Indonesisa (BI) tidak mendeteksi dini masalah Bank Century ini. Ia mencontohkan kelalaian BI yaitu tidak melakukan fit dan proper test terhadap komisaris dan warga negara asing yang kemudian membawa lari uang.

ANTARA | GLOBAL | LONDON

ORANG ASING YANG NGAMBIL UANG BANK CENTURY SAAT PEMERINTAH MENYUNTIK DANA HI..Hi.. nangis

Robert Tantular Mengaku Tidak Tahu

By Republika Newsroom

Rabu, 02 September 2009 pukul 18:43:00

Font Size A A A

EMAIL

PRINT

// <![CDATA[// Facebook

// <![CDATA[//

JAKARTA–Robert Tantular, yang selama ini dianggap sebagai pemilik Bank Century, mengaku tak tahu adanya pengeluaran dana untuk deposan besar saat terjadi rush di bank tersebut. Pengakuan ini disampaikan Bambang Hartono yang menjadi kuasa hukum Robert Tantular

“Klien saya bukan pemegang saham dan pemilik Bank Century,” kata dia, ketika dihubungi, Rabu (2/9) di Jakarta. Menurut dia, pemilik Bank Century adalah Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq. Untuk itu, Bambang menolak jika kliennya, Robert Tantular, disebut merampok dana nasabah di banknya sendiri dan membawa lari uang tersebut ke luar negeri. “Dua orang asing itu yang merampok,” kilahnya.

Ia menjelaskan, dua orang asing yang sudah ditetapkan sebagai buronan tersebut juga bertanggung jawab atas pembelian surat berharga senilai 230 juta dolar AS (sekitar Rp 2,3 triliun). Dua orang itu menggunakan uang Bank Century untuk membeli surat-surat berharga tersebut.

Bambang menuturkan, Bank Indonesia juga sudah mengetahui adanya pembelian surat berharga 230 juta dolar AS sejak 2005. “Ketika itu BI menyatakan surat berharga tersebut tak punya rating. Lalu, BI menyuruh keduanya untuk menjual kembali surat berharga itu. Kalau sudah tahu begitu, seharusnya dua orang itu langsung ditangkap,” ujar dia.

Robert dituntut hukuman tahun penjara dan denda Rp 50 miliar subsider enam bulan penjara dalam perkara pidana perbankan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan pada pekan depan.

Salah satu tuntutan yang diajukan penuntut umum, Robert bersama-sama Rafat dan Hesyam sempat menandatangani dua kali letter of commitment dengan Bank Indonesia (BI). Dua LoC tersebut ditandatangani terdakwa pada 15 Oktober dan 16 November 2008 menyusul kesulitan pembayaran surat berharga. Buntut dari LoC ini, BI mengucurkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 502 miliar dan Rp 187 miliar.

Selain perkara Bank Century, Robert juga masih berstatus tersangka dalam kasus penggelapan dana nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas. Pada 2000, Bank Century menjual produk investasi kepada nasabahnya. Lima tahun kemudian, Bank Indonesia melarang bank menjual produk investasi.

Namun, Robert diduga menggunakan pengaruhnya, mengalihkan produk investasi itu ke PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Belakangan didapati, investasi tersebut ternyata macet dan duit nasabah Bank Century mengalir ke rekening Robert dan dua rekannya.

Polisi juga sempat menyatakan tengah menyiapkan berkas baru untuk Robert terkait tindak pidana pencucian uang (money laundering). Berkas baru tersebut menyusul ditemukannya aset Bank Century sebesar Rp 12,5 triliun tersimpan dalam bentuk rekening di Hongkong dan aset berupa properti senilai 16,5 juta dolar AS di Jersey, Eropa Barat. nap/rif

Menkeu: Saya Sudah Siap Dipanggil KPK

Rabu, 16 September 2009

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap dipanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah pengucuran dana talangan Bank Century. “Siap. Saya sudah siap dipanggil BPK,” ujarnya seusai menghadiri sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).

Mengenai apakah surat undangan dari BPK telah diterima atau tidak, ia hanya mengatakan kesiapannya untuk dipanggil dan mengikuti jalannya pemeriksaan.

Sebelumnya pada Selasa (15/9), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution untuk diperiksa. “Gubernur BI dan Menkeu segera diperiksa, semakin cepat semakin bagus,” ujarnya.

Ia menambahkan pada 1 September 2009, DPR memberikan surat untuk meminta BPK melakukan audit investigasi. Dan diharapkan, pada 30 September 2009 setidaknya BPK akan menyampaikan laporan interim dan dapat selesai sebelum 19 Oktober 2009 di mana masa tugas dirinya berakhir.

Bank Century yang sempat dinyatakan sebagai bank gagal pada November 2008 diselamatkan oleh pemerintah dengan pemberian dana talangan sebesar Rp6,7 triliun oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebagai Ketua Komite Kebijakan Stabilitas dan Sektor Keuangan (KKSSK), Menkeu turut andil dalam pengucuran dana talangan (bailout) tersebut untuk penyelamatan Bank Century.

Penyelamatan Bank Century dilakukan karena berpotensi sistemik dan dapat mempengaruhi 23 bank lain apabila tidak diselamatkan.

Sedangkan mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Robert Tantular, telah divonis empat tahun penjara dan denda Rp50 miliar/subsider lima bulan penjara karena bersalah telah menyalahgunakan dana nasabah Bank Century.

Setidaknya ada dua spekulasi pendapat yang berkembang terkait dengan kasus Bank Century.

Pertama, langkah Menkeu Sri Mulyani menggelontorkan dana talangan Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century dinilai ‘ceroboh’. Bagaimana mungkin, bank selevel Bank Century (yang bukan tergolong bank nasional) dan jelas-jelas menjadi ‘bank gagal’ karena praktik kriminal akibat ulah ‘oknum’ para pengelolanya (merampok atau membawa lari uang nasabah) bisa mendapatkan suntikan dana sebesar itu, yang notabene adalah uang negara atau uang rakyat.

Padahal, berdasarkan rekomendasi DPR, dana talangan yang disetujui hanya sebesar Rp1,3 triliun dengan anggapan aset Bank Century sendiri diperkirakan tidak lebih dari Rp1,5 triliun. Oleh sebab itulah, karena langkah berani Sri Mulyani, negara terancam dirugikan hingga Rp5 triliun karena rasanya tidak mungkin dalam waktu tiga tahun batas penyelesaian Bank Century, dana talangan Rp6,7 triliun bisa dikembalikan.

Spekulasi kedua, sebagai Ketua KKSSK, Menkeu Sri Mulyani ‘berani’ mengambil langkah penggelontoran dana hingga Rp6,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Century karena merasa bertanggung jawab atas kondisi stabilitas dunia perbankan nasional waktu itu. Apalagi, kasus Bank Century terjadi di tengah krisis dan menjelang perhelatan Pemilu 2009, yang menuntut kestabilan dunia perbankan nasional mutlak dijaga.

Di tengah krisis global, kestabilan dunia perbankan amat penting untuk menghindari kekacauan dan rush (penarikan uang besar-besaran) ke luar negeri dari dunia perbankan nasional yang justru bisa merugikan negara dalam jumlah besar hingga berlipat-lipat bahkan mungkin bisa sampai berpuluh-puluh triliun rupiah.

Yang jelas, dengan langkah ini, fakta yang terjadi, kondisi industri perbankan nasional tetap stabil. Meski sempat terseok karena faktor NPL (kredit macet) akibat krisis global namun toh berangsur dapat pulih kembali. Sebagian besar bank melaporkan keuntungan tahunan mereka dengan jumlah cukup signifikan. Gejolak pelemahan rupiah pun dapat dihindari. Bahkan rupiah hingga kini berkecenderungan terus menguat. Dan yang terpenting barangkali, Pemilu 2009 dapat berjalan lancar, tanpa gangguan carut-marut industri perbankan nasional.

Membekukan Rp11 Triliun

Laporan terbaru Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Susno Duadji menyebutkan, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan jumlah negara berhasil membekukan secara permanen uang milik dua buronan kasus Bank Century, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi senilai USD 1,164 miliar atau setara Rp11,64 triliun yang tersimpan di UBS AG Bank, Standard Chartered Bank dan ING Bank. Namun pencarian dana itu masih menunggu proses persidangan di Indonesia. (SKO, 15/9)

Polri sejak 25 November 2008 menyidik skandal Bank Century yang ternyata terdapat berbagai tindak pidana baik perbankan, penggelapan, penipuan, LC fiktif, kredit macet hingga pencucian uang. Sebagian tersangka dapat ditangkap dan ditahan namun sebagian kabur ke luar negeri.

Pemegang saham Bank Century Robert Tantular telah divonis empat tahun karena tindak pidana perbankan namun ia harus kembali menghadapi serangkaian dakwaan karena kasus pidana lain dalam skandal Bank Century.

Dalam kasus perbankan, Polri menetapkan delapan tersangka baik dari kalangan pemegang saham maupun pimpinan. Namun dari jumlah itu, lima tersangka sedang menjalani proses hukum. Sedangkan tiga lainnya kabur. Yang kabur selain Hesham dan Rafat, juga adalah Dewi Tantular (Kepala Divisi Bank Note Bank Century).

Dalam skandal bank itu juga ada tindak pidana penggelapan dan pencucian uang oleh PT Antaboga Delta Sekuritas dengan tersangka sembilan orang termasuk Robert Tantular. Tiga tersangka kasus ini buron. Sedangkan lainnya dapat ditangkap. Khusus untuk kasus LC fiktif kembali akan menyeret Robert Tantular selain tiga tersangka lainnya.

Kejagung dan Polri

Kasus Bank Century sendiri ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait soal dugaan korupsi dan kepolisian dari dugaan adanya praktik pencucian uang (money loundring).

“Karena di dalamnya (kasus Bank Century), tidak menutup ada kekuatan `gurita`, jadi harus ada satu kekuatan (Kejagung dan Polri) untuk melawan monster, yaitu, godzila,” kata Jaksa Agung, Hendarman Supandji, dalam acara Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Rabu (16/9).

Ia menegaskan gotzila itu bukan berarti untuk melawan `cicak` (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Dikatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan diajak kerjasama dalam kekuatan “godzila”. “Ini untuk membuat terang siapa pelakunya,” katanya.

Ia mengakui KPK dahulu ingin menangani kasus Century, tentunya kalau seperti itu kejaksaan tidak akan ikut campur. “Tapi kejaksaan siap (kalau diminta menangani kasus Century),” katanya.

Di bagian lain, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dua Warga Negara Asing (WNA) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Century, akan diajukan ke pengadilan secara in absentia karena sampai sekarang buron.

Kedua WNA tersebut, yakni Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq, para pemegang saham pengendali Bank Century.

Sebelumnya dilaporkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui saat ini tengah menyidik kasus Bank Century dengan dua tersangka warga negara asing (WNA).

Dalam persidangan Robert Tantular, mantan pemilik sebagian saham PT Bank Century Tbk, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan, dari fakta-fakta di persidangan, tidak ada yang bisa menghapus tindak pidana yang dilakukan terdakwa Robert Tantular.

JPU mendakwa Robert Tantular telah mencairkan deposito valas milik Boedi Sampurna sebesar 18 juta dolar AS tanpa seizin pemiliknya.

Kedua, Robert Tantular didakwa telah mengucurkan kredit tanpa melalui prosedur yang benar kepada PT Wibowo Wadah Rejeki dengan nilai sebesar Rp121,3 milyar dan kepada PT Accent Investment Indonesia sebesar Rp60 milyar.

Dalam dakwaan ketiga, Robert Tantular didakwa bersama-sama Rafat Ali Rizfi dan Hesyam Al Waraq tidak melaksanakan surat kesepakatan yang telah ditandatangani pada 15 dan 16 Nopember 2008 untuk mengembalikan aset-aset surat berharga Bank Century yang berada di luar negeri. (Antara/Pud)

Farial Anwar: Depkeu Salah Besar

Headlines | Fri, Sep 4, 2009 at 08:02 | Jakarta, matanews.com

Pengamat pasar uang, Farial Anwar, di Jakarta, Kamis, mengemukakan bahwa salah besar kalau Depkeu menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 Triliun untuk menyelamatkan Bank Century demi deposan besar. “Selamatkan Banknya dong, bukan orangnya,” kata Farial.

Farial mengatakan hal ini untuk mengomentari isu seputar skandal Bank Century yang disinyalir bahwa penggelontoran dana trilunan rupiah dari pemerintah untuk menyelamatkan bank itu demi deposan besar.

Farial menambahkan bahwa salah satu tindakan yang harus segera dilakukan pemerintah untuk tidak membiarkan oknum tertentu membawa lari uang nasabah bank kita ke luar negeri adalah dengan meninjau kembali rezim devisa bebas yang berlalku di negari ini.

Farial menjelaskan dengan berlakunya rezim devisa bebas ini maka kecendrungan besar orang asing maupun orang Indonesia sendiri untuk melarikan uang-uang nasabah bank ke luar negeri. “Saya katakan kepada pemerintah harus segera mencabut rezim devisa bebas ini,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa pada rapat awal antara DPR dengan Depkeu, DPR menyetujuai dana bantuan untuk recovery Bank Century adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi setelah uang sudah di tranfer dari Depkeu melaui Lembaga Penjaminan Smpanan (LPS) ke Bank Century jumlahnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.(*Edy/z)

Nawir Messi: Century Kok Disuntik

Headlines | Fri, Aug 28, 2009 at 13:59 | Jakarta, matanews.com

Pengamat Ekonomi Indef M Nawir Messi mengatakan, kasus penggelembungan dana dalam recovery Bank Century harus dilihat latar belakang masalahnya dulu dengan menanyakan langsung ke pemerintah. “Menurut saya yang pertama harus kita tanyakan ke pemerintah adalah kenapa Bank kecil seperti Century ini harus disuntik dana segar sampai trilunan rupiah,” ujar Nawir di Jakarta, Jumat (28/08).

Sejak awal kasus Bank Century katanya, dia sudah merasakan ada yang aneh karena Bank Century termasuk kategori bank kecil. Sehingga kalaupun terjadi kehancuranm sistematik di Bank Century, hal itu sangat tidak berpengaruh terhadap industri keuangan lainnya.

Menurutnya, lain halnya kalau itu terjadi pada Bank Mandiri, dimana pemerintah memang harus segera melakukan recovery dengan dana besar, karena memang dampaknya bakal besar terhadap industri keuangn lain. “Century ini kan bank kecil, kenapa pemerintah ngotot menyuntik dana segar sampai trilunan rupiah. Ini harus diusut,” tegasnya.

“Kalau terjadi penggelembungan dana untuk menolong bank ini, yang cocok untuk mengaudit adalah Lembaga Auditor Independen saja. Kalau lembaga auditor independen yang mengaudit, itu lebih transparan,” katanya.

Untuk diketahui bahwa pada rapat awal antara DPR dengan Depkeu, DPR menyetujuai dana bantuan untuk recovery Bank Century sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi setelah uang ditransfer oleh Depkeu melaui Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) ke Bank Century, jumlahnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

“Departemen keuangan sebagai yang bertanggung jawab dalam memberi suntikan dana ini, harus mengklarifikasi kepada publik, kenapa terjadi penggelembungan dana segar terhadap Century dilakukan,” ujarnya. (*z/edy)

Kabareskrim Bantah Terlibat Pencairan Dana Nasabah Century

Selasa, 15 September 2009 16:19 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 713 kali

(ANTARAGrafis)

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Susno Duadji membantah ikut terlibat dalam pencairan dana nasabah Bank Century atas nama Budi Sampurno senilai 18 juta dolar.

Menurut dia di Jakarta, Selasa, yang berhak mencairkan dana nasabah adalah Bank Century sendiri dan bukan Polri.

Namun, ia mengaku telah mengirimkan surat ke Bank Century terkait dengan dana Budi Sampurno namun bukan memberikan perintah untuk mencairkan dana.

“Saya hanya memberikan keterangan bahwa dana itu sudah tidak ada masalah,” kata Susno sambil memperlihatkan surat itu kepada wartawan.

Ia mengatakan, tidak ada kata-kata yang berisi perintah kepada Bank Century untuk mencairkan rekening itu. “Saya terbuka aja. Dan surat itu bukan rahasia kok,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Budi Sampurna salah satu nasabah Bank Century belum bisa mencairkan dananya di bank itu karena dianggap masih bermasalah secara hukum.

Bank Century lalu menyurati ke Kabareskrim. Setelah koordinasi dengan berbagai pihak, Susno lalu mengirimkan surat ke Bank Century bahwa dana milik Budi sudah tidak ada masalah.

Ia membantah telah menerima Rp10 miliar karena membantu pencairan dana itu.

“Saya juga diisukan terima fee 10 persen juga,” katanya.

Susno menantang pihak-pihak yang bisa membuktikan adanya uang Rp10 miliar atau fee 10 persen itu dan berjanji akan “membagi” kepada orang yang bisa membuktikan isu itu.

Kasus uang milik Budi Sampurno itu bermula ketika Budi memindahkan deposito USD 96 juta dari Bank Century Surabaya ke kantor pusat di Jakarta.

Di kantor pusat, dana itu dipecah menjadi deposito masing-masing Rp2 miliar.

Dalam proses pemindahan uang itu, pemegang saham Bank Century Robert Tantular memerintahkan Kepala Kasir Valas, Tan I Thung untuk memasukkan uang USD 18 juta milik Budi ke kas valas Bank Century.

Tindakan itu bertujuan untuk menutupi penggelapan valas mulai Januari hingga Oktober 2008 oleh Dewi Tantular (Kepala Divisi Bank Note Bank Century) yang tidak lain adalah kakak Robert Tantular.

Dalam kasus ini Polri telah menetapkan Robert dan Dewi sebagai tersangka.

Kasus ini terkuak ketika Budi tidak bisa mencairkan uang USD 18 juta karena uang itu masuk ke kas Bank Century dan bukan sertifikat deposito atas namanya.

Bank Century mau membayar dana itu jika mendapatkan surat keterangan dari Mabes Polri.

Karena suratnya itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia melaporkan Susno ke Inspektorat Pengawasan Umum Polri atas tuduhan melakukan pelanggaran etika Polri. (*)

About these ads

Tentang 3setiyanto

Lahir di lereng lawu, Dekat kebun Teh dan Kopi tapi barubelajar cara menikmati Teh dan Kopi

Diskusi

6 pemikiran pada “KUMPULAN KISAH KASUS BANK CENTURY

  1. Good day! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
    Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll
    be book-marking and checking back frequently!

    Posted by finesseticationfriends.com | Februari 28, 2013, 3:11 am
  2. silakan mas, moga dpt nilai bagus..

    Posted by tri | Oktober 5, 2010, 3:49 pm
  3. pak artikelnya saya copy ya? untuk tugas , makasi banyak

    Posted by dimas | Oktober 5, 2010, 3:26 pm
  4. hmm..
    menurut saya, ini mungkin kelalaiankita sehingga kasus in menjadi sangat panjang dan belum selesai….

    by the way….
    kepada pemilik blog ini: Bpk Tri Setiyanto
    saya berterima kasih atas artikelnya yang dimuat,
    saya memiliki tugas dari guru saya untuk menanggapi kasus ini, say bisa mendapat referensi dari blog ini… sekali lagi terima kasih…

    Posted by Roshina | Desember 5, 2009, 10:02 am
  5. E-mail :
    URL :
    Whois : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=125.167.78.140
    Comment:
    walah sebenarnya Wakil presiden terpirih bisa di turunkan karena kasus ini, atau nunggu di lantik dulu? atau ini senjata rival politik untuk sharing kekuasaan,”nggak nuntut asal ada kompensasinya (mentri, atau ketua MPR misalnya..)

    Posted by prorakyat | Oktober 20, 2009, 5:33 am
  6. dengan kesangkut kasus ini Budiono wakil presiden terpilih bisa di turunkan, kok pada diam??? paling sedang nunggu rangsum cocok apa tidak dulu.. go.. go.. go

    Posted by Tri Setiyanto | Oktober 14, 2009, 4:58 am

tinggalkan pesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: